Postingan

Haramnya Demokrasi Tidak Langsung

Terbitan
Demokrasi hari ini kerap dipuja sebagai puncak dari sebuah peradaban politik modern. Namun ketika demokrasi itu sendiri menjauhi rakyat, pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal teknis ketatanegaraan, akan tetapi soal keadilan dan keberpihakan. Di titik inilah wacana demokrasi tidak langsung yang kembali mencuat di Indonesia patut untuk dibaca kembali secara kritis. Dalam perspektif teologi islam, demokrasi bukanlah sebuah doktri sakral. Ali syari’ati pernah mengingatkan kita semua bahwa setiap sistem yang termasuk demokrasi harus diuji dampaknya terhadap kaum tertindas. Baginya, akhirnya agama kehilangan makna ketika berhenti menjadi alat pembebasan dan justru akan berubah menjadi legitimasi status quo. Demokrasi tidak langsung yang ramai di perbincangkan, dalam konteks relasi kuasa Indonesia hari ini, berisiko menjadi sebuah mekanisme pemindahan kedaulatan dari rakyat ke elite politik dan ekonomi. Yang akhirnya rakyat tidak lagi hadir sebagai subjek pengambil keputusan, tetapi direduks...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Banten: Sejarah Yang Berulang, Islam Yang Terus Dijinakan Kekuasaan

Terbitan
Banten hari ini sering dibicarakan sebagai provinsi yang katanya religius, daerah santri, dan tanah para wali. Akan tetapi dibalik citra itu semua, realitas sosial-politik Banten banyak menyimpan ironi yang hampir sempurna. Seperti ketimpangan ekonomi yang akut, oligarki politik lokal, perampasan ruang hidup, dan agama yang dipelihara sebagai simbol, bukan sebagai etika untuk membebaskan manusia. Ironi bukan kebetulan sejarah. Itu semua adalah pengulangan pola lama yang telah terjadi sejak runtuhnya Kesultanan Banten. Membaca sejarah pembangunan kesultanan Banten dengan perspektif teologi Islam jusrtu memperlihatkan satu benang merah yang mengganggu kepada kita semua. Yaitu setiap kali Islam dipisahkan dari keberpihakan kepada rakyat, ia selalu dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang menindas. Sejarah resmi mencatat bahwa Kesultanan Banten runtuh karena intervensi VOC. Akan tetapi sejarah kritis ini menunjukan sesuatu yang lebih pahit kepada kita. Yaitu segala bentuk kolonialisme tida...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Nilai Dasar Pergerakan PMII: Ideologi yang Terlalu Sering Dihafal, Terlalu Jarang Diperjuangkan

Terbitan
Nilai Dasar Pergerakan (NDP) hampir selalu hadir dalam setiap proses kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia dihafalkan, dikutip, bahkan dijadikan mantra legitimasi gerakan. Namun ironisnya, semakin sering NDP diucapkan, semakin jarang ia dipikirkan secara serius sebagai paradigma ideologis. NDP cenderung direduksi menjadi kumpulan nilai moral umum, bukan kerangka berpikir dan bertindak yang radikal serta transformatif. Padahal, sejak awal kelahirannya, NDP dirumuskan bukan sebagai hiasan organisasi, melainkan sebagai cara pandang dunia PMII: bagaimana memahami Tuhan, manusia, masyarakat, kekuasaan, dan perubahan sosial. Dalam pengertian ini, NDP sejajar dengan konsep paradigma dalam tradisi filsafat dan ilmu sosial—ia tidak netral, tidak steril, dan secara sadar memihak. Masalah utama PMII hari ini bukan karena NDP usang, melainkan karena keberanian ideologis kadernya melemah. Tauhid sebagai Prinsip Pembebasan Tauhid dalam NDP bukan sekadar pengakuan teologis bahwa ...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Islam Sebagai Agama Pembebasan

Terbitan
Di Indonesia, Islam terlalu lama dijinakkan. Ia dipeluk negara saat butuh legitimasi, dipelihara pasar saat butuh konsumen, dan dipamerkan elite saat butuh suara. Di tengah semua itu, Islam kehilangan satu watak paling aslinya: watak pembebas. Padahal, sejak awal, Islam bukan agama status quo. Ia lahir sebagai pemberontakan moral terhadap penumpukan harta, feodalisme Quraisy, dan ketimpangan sosial yang menghisap kaum lemah. Nabi Muhammad bukan datang membawa proposal pembangunan, tetapi kritik radikal terhadap tatanan yang timpang. Tauhid bukan sekadar doktrin teologis—ia adalah pernyataan politik: tidak ada kekuasaan absolut selain Tuhan, dan karena itu tidak ada manusia yang berhak menindas manusia lain. Namun hari ini, Islam di ruang publik justru sering tampil sebagai penjaga ketertiban yang tidak adil. Ia sibuk mengatur moral individu, tetapi gagap membaca struktur. Ribut soal aurat, diam soal upah murah. Panik pada perbedaan tafsir, santai melihat tanah dirampas dan buruh dipera...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »

Kritis Tanpa Arah adalah Kemewahan Borjuis: Meluruskan Paradigma Pergerakan PMII

Terbitan
Di tengah krisis sosial yang kian menajam—dari ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga banalitas kebebasan di ruang publik—PMII justru dihadapkan pada problem internal yang tak kalah serius: kekacauan paradigma berpikir. Istilah kritis transformatif dielu-elukan sebagai penanda kemajuan, sementara Nilai Dasar Pergerakan (NDP) kerap diposisikan sebagai warisan normatif yang cukup dihafal, lalu ditinggalkan. Kesan “progresif” dari pergeseran ini patut dicurigai. Sebab persoalannya bukan sekadar soal istilah, melainkan kesalahan mendasar dalam membedakan paradigma dan metode—kesalahan yang berpotensi menggerus identitas ideologis PMII sebagai gerakan intelektual Islam. PARADIGMA TIDAK PERNAH NETRAL Dalam khazanah filsafat ilmu, paradigma bukanlah alat teknis. Ia adalah cara pandang dunia yang menentukan orientasi nilai, arah perubahan, dan batas etika tindakan. Thomas Kuhn menegaskan bahwa paradigma membentuk apa yang dianggap penting, sahih, dan layak diperjuangkan. Dengan kata...
Posting Komentar
Baca Selengkapnya »