Kritis Tanpa Arah adalah Kemewahan Borjuis: Meluruskan Paradigma Pergerakan PMII

Di tengah krisis sosial yang kian menajam—dari ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga banalitas kebebasan di ruang publik—PMII justru dihadapkan pada problem internal yang tak kalah serius: kekacauan paradigma berpikir. Istilah kritis transformatif dielu-elukan sebagai penanda kemajuan, sementara Nilai Dasar Pergerakan (NDP) kerap diposisikan sebagai warisan normatif yang cukup dihafal, lalu ditinggalkan.

Kesan “progresif” dari pergeseran ini patut dicurigai. Sebab persoalannya bukan sekadar soal istilah, melainkan kesalahan mendasar dalam membedakan paradigma dan metode—kesalahan yang berpotensi menggerus identitas ideologis PMII sebagai gerakan intelektual Islam.

PARADIGMA TIDAK PERNAH NETRAL

Dalam khazanah filsafat ilmu, paradigma bukanlah alat teknis. Ia adalah cara pandang dunia yang menentukan orientasi nilai, arah perubahan, dan batas etika tindakan. Thomas Kuhn menegaskan bahwa paradigma membentuk apa yang dianggap penting, sahih, dan layak diperjuangkan. Dengan kata lain, paradigma selalu normatif dan ideologis.

Di PMII, fungsi ini sejak awal dijalankan oleh Nilai Dasar Pergerakan (NDP). Tauhid, kemanusiaan, keadilan sosial, kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, dan transformasi sosial bukan sekadar jargon kaderisasi. Ia adalah fondasi ideologis yang membedakan PMII dari sekadar komunitas aktivis kritis.

Menyingkirkan NDP dari posisi paradigma sama artinya dengan menanggalkan kompas moral pergerakan. PMII akan kehilangan alasan ideologis mengapa ia harus berpihak—dan pada siapa ia berdiri.

KRITIS TRANSFORMATIF: TAJAM, TAPI TIDAK CUKUP

Tidak ada yang perlu diperdebatkan tentang pentingnya kritis transformatif. Pendekatan ini relevan dan diperlukan. Ia memungkinkan kader membaca ketimpangan struktural, membongkar relasi kuasa, dan menolak sikap naif terhadap realitas sosial. Akar teorinya—dari Mazhab Frankfurt hingga Paulo Freire—memang menyediakan pisau analisis yang tajam.

Namun di sinilah batasnya: kritis transformatif tidak pernah dimaksudkan sebagai sumber nilai final. Ia adalah metode, bukan ideologi. Ia unggul dalam dekonstruksi, tetapi tidak menyediakan orientasi etik yang mapan. Tradisi teori kritis Barat sendiri secara sadar memisahkan analisis sosial dari komitmen teologis dan metafisik.

Karena itu, ketika kritis transformatif diposisikan sebagai paradigma, yang lahir bukan pembebasan, melainkan sinisme ideologis: kritik melimpah, arah perubahan kabur. PMII berisiko menjadi kaya bahasa kritis, tetapi miskin keberpihakan.

KETIKA METODE DISUPAL MENJADI IDEOLOGI

Kecenderungan yang mengemuka hari ini adalah membalik hirarki berpikir: metode diangkat menjadi ideologi, ideologi diperlakukan sebagai beban historis. Ini bukan inovasi, melainkan kesalahan logika yang dibungkus jargon progresif.

Dampaknya mulai terasa. Banyak kader fasih mengutip teori kritis, tetapi gagap menentukan sikap etik. Kritik sosial terdengar lantang, namun orientasi kemaslahatan mengabur. PMII tampak radikal dalam wacana, tetapi ragu dalam keberpihakan. Dalam situasi seperti ini, kritik berubah menjadi kemewahan borjuis: canggih di forum, tumpul di basis.

Jika dibiarkan, PMII akan tergelincir menjadi aktivisme sekuler yang kehilangan dimensi spiritual, sambil tetap mengklaim diri sebagai gerakan Islam.

NDP BUKAN MASALAHNYA—CARA MEMAHAMINYA YANG BERMASALAH

Harus diakui secara jujur: problem ini juga lahir dari internal PMII sendiri. NDP terlalu lama diperlakukan sebagai hafalan kaderisasi, bukan sebagai kerangka filosofis yang hidup dan operasional. Akibatnya, NDP tampak abstrak, normatif, dan tidak kontekstual.

Namun solusi dari kebekuan ini bukan mengganti paradigma, melainkan menghidupkan kembali NDP melalui pendekatan kritis transformatif. NDP memberi arah moral, kritis transformatif memberi alat analisis. Memisahkan keduanya adalah kekeliruan; membalik posisinya adalah bencana intelektual.

NDP justru memuat daya radikal yang sering dilupakan:

1. Tauhid sebagai penolakan terhadap segala bentuk penghambaan selain Tuhan—termasuk penindasan struktural.

2. Kemanusiaan sebagai keberpihakan pada yang dilemahkan.

3. Keadilan sosial sebagai kritik terhadap sistem timpang.

4. Kebebasan bertanggung jawab sebagai antitesis liberalisme liar.

5. Transformasi sosial sebagai tuntutan perubahan nyata, bukan retorika seminar.

Jika nilai-nilai ini dianggap usang, persoalannya bukan pada NDP, melainkan pada kemiskinan tafsir dan keberanian ideologis kader.

PMII HARUS BERPIHAK, BUKAN SEKEDAR KRITIS

Sejak lahir, PMII tidak pernah netral. Ia berpihak—pada keadilan, pada kemanusiaan, pada kemaslahatan, dan pada adab dalam perubahan. Keberpihakan itu bernama Nilai Dasar Pergerakan.

Di tengah krisis lingkungan, industrialisasi brutal, dan ketimpangan sosial hari ini, PMII tidak cukup hanya menjadi organisasi yang pandai membongkar. PMII harus jelas ke mana perubahan diarahkan. Tanpa NDP sebagai paradigma, kritis transformatif hanyalah pisau tajam tanpa kompas. Dan sejarah mengajarkan, pisau tanpa kompas lebih sering melukai daripada membebaskan.

MELURUSKAN ARAH, MENYELAMATKAN IDENTITAS

Meluruskan posisi NDP sebagai paradigma dan kritis transformatif sebagai metode bukanlah romantisme masa lalu. Ia adalah syarat minimal agar PMII tetap berakar, berarah, dan relevan di tengah kegaduhan zaman.

PMII tidak kekurangan keberanian untuk mengkritik.

Yang kini dibutuhkan adalah kejernihan untuk menentukan arah perjuangan.

Dan arah itu—suka atau tidak—telah lama dirumuskan: Nilai Dasar Pergerakan.

Catatan Rujukan Pemikiran

Nilai Dasar Pergerakan (PB PMII); Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions; Max Horkheimer, Critical Theory; Paulo Freire, Pedagogy of the Oppressed; Abdurrahman Wahid, gagasan Islam, kemanusiaan, dan keadaban publik.