PMII: Dari Rahim Pesantren, Menjadi Rumah Pergerakan Zaman

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tidak lahir dari ruang yang kosong. Ia tidak tiba-tiba muncul pada 17 April 1960 sebagai organisasi mahasiswa yang telah selesai dengan identitas dan gagasannya. PMII adalah hasil dari proses sejarah yang panjang, sebuah perjumpaan antara tradisi pesantren, pergulatan Nahdlatul Ulama (NU), perkembangan pendidikan tinggi, nasionalisme Indonesia, dan kegelisahan generasi muda Islam terhadap perubahan sosial-politik pada zamannya.

Karena itu, membaca PMII semata-mata sebagai organisasi mahasiswa yang didirikan pada 17 April 1960 adalah cara pandang yang terlalu pendek.

PMII sesungguhnya memiliki akar yang jauh lebih dalam, yaitu tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, kultur pesantren, tradisi intelektual NU, dan semangat kebangsaan yang berkembang dalam tubuh umat Islam Indonesia.

Dari akar itulah PMII tumbuh. Dan seperti pohon yang terus membesar, perjalanan PMII selalu ditentukan oleh kemampuan akarnya berhadapan dengan perubahan zaman.

Akar yang Tumbuh dari Tradisi NU

Untuk memahami PMII, kita perlu kembali kepada sejarah NU. NU berdiri pada 1926 dalam konteks perubahan besar dunia Islam dan Indonesia. Di satu sisi terdapat arus pembaruan keagamaan yang berkembang di dunia Islam sedangkan di sisi lain terdapat kolonialisme, kebangkitan nasionalisme, dan perubahan sosial yang semakin cepat.

NU kemudian berkembang bukan hanya sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang membangun jaringan pesantren, madrasah, pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dari kultur inilah lahir generasi muda Nahdliyin.

Pada dekade 1950-an, mahasiswa yang berlatar belakang NU sebenarnya telah memiliki sejumlah wadah lokal. Di Jakarta terdapat Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama (IMANU), di Surakarta terdapat Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), sementara di daerah lain muncul organisasi serupa. Pada saat yang sama, mahasiswa NU juga banyak yang berada dalam lingkungan IPNU melalui Departemen Perguruan Tinggi.

Namun persoalannya jelas, organisasi-organisasi tersebut belum memiliki wadah nasional yang secara khusus menampung mahasiswa Nahdliyin. 

Kebutuhan tersebut semakin kuat seiring meningkatnya jumlah mahasiswa dan semakin kompleksnya kehidupan kampus. Dengan demikian, kelahiran PMII dapat dipahami sebagai proses pelembagaan kesadaran mahasiswa Nahdliyin. 

Ia bukan sekadar pendirian organisasi baru. Ia adalah usaha menjawab pertanyaan, Bagaimana tradisi Islam pesantren memasuki dunia perguruan tinggi tanpa kehilangan akar keagamaannya, tetapi sekaligus mampu berhadapan dengan ilmu pengetahuan, modernitas, negara dan perubahan sosial?

1960: Ketika Mahasiswa Nahdliyin Memilih Bergerak

Momentum penting terjadi dalam Konferensi Besar IPNU di Kaliurang, Yogyakarta, pada Maret 1960. Forum tersebut mendorong terbentuknya wadah khusus bagi mahasiswa Nahdliyin yang secara struktural terpisah dari IPNU-IPPNU. Setelah itu, dibentuk tim yang terdiri dari 13 mahasiswa dari berbagai daerah untuk mempersiapkan organisasi mahasiswa NU.

Tanggal 14–16 April 1960, mahasiswa Nahdliyin kemudian berkumpul di Surabaya. Di tempat itulah terjadi musyawarah yang menentukan masa depan organisasi mahasiswa NU. Mereka menyepakati nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Pada 17 April 1960, Peraturan Dasar PMII dinyatakan berlaku dan tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai hari lahir PMII. Mahbub Djunaidi kemudian ditetapkan sebagai ketua umum pertama. 

Islam menunjukkan akar spiritual dan ideologisnya. Indonesia menunjukkan ruang perjuangannya. Sedangkan kata pergerakan menunjukkan bahwa PMII tidak dimaksudkan sekadar menjadi perkumpulan mahasiswa yang sibuk dengan administrasi organisasi.

Ada kehendak untuk bergerak. Ada kehendak untuk mengubah. Ada kehendak untuk menghubungkan ilmu dengan kehidupan masyarakat. Bahkan dalam proses awal kelahirannya, KH Idham Chalid memberikan pesan agar mahasiswa NU tidak menjadikan ilmu sekadar pengetahuan, melainkan ilmu yang diamalkan untuk kepentingan rakyat serta melahirkan manusia yang cakap dan bertakwa.

Pesan tersebut penting karena sejak awal PMII sesungguhnya telah memiliki konsepsi tentang mahasiswa sebagai intelektual yang mempunyai tanggung jawab sosial.

PMII dan Pergulatan Politik Indonesia

PMII lahir ketika Indonesia sedang mengalami turbulensi politik. Demokrasi Liberal berakhir. Demokrasi Terpimpin berkembang. Pertarungan ideologi semakin tajam. Nasionalisme, Islam dan komunisme menjadi kekuatan-kekuatan besar dalam kehidupan politik Indonesia.

Dalam konteks tersebut, mahasiswa tidak mungkin sepenuhnya terpisah dari dinamika politik nasional.

PMII pada masa awal memang tidak dapat dilepaskan dari NU yang ketika itu merupakan kekuatan politik dan bahkan partai politik. Karena itu, sejarah awal PMII juga bersentuhan dengan politik praktis dan dinamika politik NU. Bahkan PMII tercatat terlibat dalam dinamika politik menjelang Pemilu 1971.

Tetapi di sinilah sejarah PMII menjadi menarik. PMII kemudian menyadari bahwa menjadi organisasi mahasiswa tidak mungkin terus-menerus diletakkan sebagai perpanjangan kepentingan politik praktis.

Mahasiswa membutuhkan ruang untuk berpikir lebih bebas. Perubahan politik Indonesia pada awal Orde Baru semakin memperkuat kebutuhan tersebut.

1972: Independensi dan Upaya Menemukan Diri

Salah satu titik balik terbesar dalam sejarah PMII adalah Deklarasi Murnajati. Pada Musyawarah Besar di Murnajati, Lawang, Malang, Jawa Timur, 14 Juli 1972, PMII menyatakan diri sebagai organisasi independen. Kemudian pada Kongres 1973 di Ciloto, independensi tersebut ditegaskan melalui Manifest Independensi PMII.

Keputusan tersebut memiliki makna historis yang sangat besar. PMII secara struktural melepaskan diri dari NU. Tetapi independensi itu tidak berarti memutus akar sejarah. Justru di sinilah paradoks sekaligus kekuatan PMII.

PMII ingin menjadi independen secara organisasi, tetapi tidak ingin kehilangan identitas keislaman Ahlussunnah wal Jamaah dan kultur Nahdliyin yang telah membentuknya.

Dengan kata lain, PMII ingin mandiri tanpa menjadi tercerabut. Inilah problem yang kemudian terus hadir dalam sejarah PMII. Bagaimana menjadi independen tanpa kehilangan identitas? Bagaimana kritis kepada NU tanpa menjadi anti-NU? Bagaimana menjadi organisasi mahasiswa yang bebas menentukan sikap politik tanpa kehilangan tradisi keislamannya? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bahkan masih relevan untuk generasi PMII hari ini.

Independensi Melahirkan Persoalan Identitas

Independensi ternyata membawa persoalan baru. Setelah terpisah dari NU, PMII membutuhkan fondasi nilai yang mampu menjelaskan, siapa PMII dan atas dasar apa ia bergerak? Sebab apabila PMII hanya menjadi organisasi mahasiswa yang bersifat umum, maka identitas keislamannya dapat memudar. Di sinilah sejarah Nilai Dasar Pergerakan (NDP) menjadi penting.

Proses perumusan NDP tidak berlangsung singkat. Gagasan tersebut telah menjadi kebutuhan setelah independensi dan terus dibahas dalam berbagai forum. Kongres 1973 telah menekankan pentingnya perumusan nilai dasar, sementara Kongres VIII di Bandung pada 1985 kembali mendorong penyusunan kerangka NDP. Proses tersebut kemudian berkembang melalui berbagai diskusi dan lokakarya, termasuk di Surakarta, hingga NDP disahkan dalam Kongres IX PMII di Surabaya pada 1988.

Menurut sejarah perumusannya, NDP kemudian ditempatkan sebagai landasan teologis, normatif dan etis bagi warga PMII. Ini merupakan perkembangan penting. PMII tidak lagi sekadar mengatakan, "Kami mahasiswa Islam." Tetapi mulai bertanya, "Apa konsekuensi menjadi mahasiswa Islam dalam kehidupan sosial?"

Dari sinilah nilai ketauhidan kemudian bertemu dengan persoalan kemanusiaan, keadilan, ilmu pengetahuan, masyarakat dan lingkungan.

1991: Dari Independensi Menuju Interdependensi

Sejarah kemudian bergerak lebih jauh. Setelah hampir dua dekade berjarak secara struktural dari NU, PMII kembali melakukan refleksi terhadap hubungan historisnya dengan NU.

Pada Kongres X tahun 1991 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, PMII mendeklarasikan hubungan interdependensi PMII-NU. Hubungan tersebut kemudian dijabarkan dalam Mukernas di Cimacan, Jawa Barat, pada Desember 1991. Prinsip yang dikembangkan antara lain ukhuwah Islamiyah, amar ma'ruf nahi munkar, Mabadi Khaira Ummah, al-musawah, serta kehidupan yang berdampingan dan berdaulat.

Istilah interdependensi sangat menarik. Ia berbeda dengan dependensi. Dependensi berarti ketergantungan. Interdependensi berarti saling membutuhkan tetapi tetap memiliki kedaulatan masing-masing. Maka hubungan PMII dengan NU sejak 1991 tidak dapat dipahami sebagai hubungan organisasi induk dan organisasi bawahan.

Lebih tepat dipahami sebagai hubungan historis, kultural, intelektual dan ideologis antara dua entitas yang memiliki ruang organisasi masing-masing. Di sinilah PMII menemukan formula penting, independen secara struktur, tetapi tidak tercerabut secara kultur.

PMII dan Reformasi 1998

Memasuki dekade 1990-an, Indonesia kembali bergerak menuju perubahan besar. Rezim Orde Baru menghadapi krisis ekonomi, politik dan legitimasi. Kampus kembali menjadi ruang artikulasi kegelisahan sosial.

Mahasiswa bergerak. Tahun 1998 kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. PMII, seperti organisasi mahasiswa lainnya, menghadapi pertanyaan besar, apakah mahasiswa hanya menjadi kelompok yang mengkritik pemerintah atau harus mengambil peran lebih besar dalam proses demokratisasi?

Reformasi kemudian mengubah seluruh medan permainan. Orde Baru runtuh. Demokrasi terbuka. Partai politik berkembang. Media tumbuh. Masyarakat sipil memperoleh ruang yang jauh lebih luas. Namun Reformasi juga menghadirkan persoalan baru bagi organisasi mahasiswa. Musuh gerakan tidak lagi selalu tampak dalam bentuk negara yang represif. Kekuasaan berubah bentuk.

Ia dapat hadir melalui oligarki ekonomi, politik transaksional, korupsi, ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam, disinformasi, bahkan melalui kooptasi gerakan mahasiswa sendiri.

Karena itu, setelah Reformasi, perjuangan PMII tidak cukup hanya berbicara tentang melawan negara. PMII harus mampu membaca struktur kekuasaan yang jauh lebih kompleks.

Dari Jalanan ke Ruang Pengetahuan

Perjalanan PMII setelah Reformasi juga menunjukkan perubahan orientasi. Gerakan mahasiswa tidak lagi cukup diukur dari seberapa sering demonstrasi dilakukan. Demonstrasi tetap penting sebagai instrumen demokrasi. Tetapi gerakan membutuhkan pengetahuan.

Mahasiswa yang turun ke jalan tanpa memahami persoalan dapat menjadi massa. Mahasiswa yang memahami persoalan tetapi tidak bergerak hanya menjadi pengamat. PMII membutuhkan keduanya, yaitu intelektualitas dan keberpihakan. Karena itu, kaderisasi menjadi sangat penting.

PMII tidak sekadar memproduksi aktivis demonstrasi, tetapi seharusnya memproduksi intelektual yang mampu membaca masyarakat, menguasai disiplin ilmu, memahami agama, mengerti politik, memahami ekonomi dan mempunyai keberpihakan kepada kelompok yang mengalami ketidakadilan. Di sinilah cita-cita awal PMII tentang ilmu yang diamalkan menemukan relevansinya kembali.

PMII Hari Ini: Besar Secara Kuantitas, Diuji Secara Kualitas

Kini PMII telah berusia lebih dari enam dekade. Pada 2024, Kongres XXI PMII diselenggarakan di Palembang. Kongres tersebut kemudian memilih Mohammad Shofiyullah Cokro sebagai Ketua Umum PB PMII masa khidmat 2024–2027 dengan perolehan 179 suara, mengungguli M. Faqih Al-Haramain yang memperoleh 116 suara. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa PMII terus beregenerasi.

Tetapi usia panjang bukan otomatis bukti keberhasilan. Justru organisasi yang semakin besar menghadapi tantangan yang semakin besar.

PMII hari ini hidup di tengah dunia yang berbeda dengan 1960. Mahasiswa sekarang hidup dalam ekosistem digital.

Informasi bergerak dalam hitungan detik. Kecerdasan buatan mengubah cara manusia belajar. Politik identitas berkembang. Kapitalisme digital menguasai perhatian manusia. Krisis lingkungan semakin nyata. Ketimpangan ekonomi semakin kompleks. Lapangan pekerjaan bagi generasi muda semakin kompetitif. Dan demokrasi menghadapi tantangan baru berupa politik uang, oligarki, manipulasi informasi dan apatisme.

Maka pertanyaan PMII hari ini tidak boleh lagi sekadar, "Apa kontribusi PMII bagi bangsa?" Pertanyaannya harus lebih tajam, "Apakah PMII masih mampu membaca struktur zaman dan menawarkan jalan keluar?"

Dari Mahbub ke Generasi Digital

Mahbub Djunaidi dan generasi awal PMII hidup dalam zaman ketika perjuangan intelektual dilakukan melalui buku, koran, diskusi dan mimbar-mimbar organisasi. Generasi sekarang hidup di TikTok, Instagram, YouTube, X, WhatsApp, podcast, artificial intelligence dan algoritma.

Medan perjuangan boleh berubah. Tetapi prinsip perjuangan tidak boleh kehilangan arah.

Jika dulu PMII berhadapan dengan kolonialisme, pertarungan ideologi, otoritarianisme dan ketimpangan pembangunan, maka generasi hari ini berhadapan dengan bentuk kekuasaan yang lebih cair.

Kekuasaan bisa berada di parlemen. Bisa berada di korporasi. Bisa berada di platform digital. Bisa berada dalam jaringan oligarki. Bahkan bisa berada dalam algoritma yang menentukan apa yang kita baca dan apa yang kita percayai.

Karena itu, PMII harus memperluas makna kaderisasi. Kader PMII abad ke-21 tidak cukup hanya mampu membaca kitab. Ia juga harus mampu membaca data. Tidak cukup memahami teori sosial. Ia harus mampu membaca perubahan teknologi. Tidak cukup berbicara tentang demokrasi. Ia harus memahami ekonomi politik kekuasaan.

Tidak cukup mencintai lingkungan. Ia harus memahami politik sumber daya alam dan krisis ekologis.

Dan yang paling penting tidak cukup mengaku sebagai kader pergerakan. Ia harus memiliki keberanian untuk berpihak kepada masyarakat yang dilemahkan oleh struktur sosial.

PMII Harus Kembali kepada Kata "Pergerakan"

Di titik ini, sejarah PMII memberikan satu pelajaran penting. PMII tidak dinamakan Perkumpulan Mahasiswa Islam Indonesia. Tidak pula Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Namanya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kata "pergerakan" bukan ornamen.

Ia adalah identitas. Pergerakan berarti perubahan. Pergerakan berarti keberanian keluar dari keadaan yang mapan. Pergerakan berarti ilmu tidak berhenti di ruang kelas. Pergerakan berarti agama tidak berhenti di ruang ritual.

Pergerakan berarti organisasi tidak berhenti pada perebutan jabatan. Dan pergerakan berarti kader tidak berhenti menjadi kader.

Ia harus menjadi manusia yang mampu memberikan dampak. Karena itu, PMII harus berhati-hati terhadap satu penyakit yang mungkin lebih berbahaya daripada represi negara yaitu rutinitas organisasi.

Ketika organisasi terlalu sibuk mengurus konferensi, perebutan posisi, administrasi dan seremonial, tetapi kehilangan kemampuan membaca kemiskinan, kerusakan lingkungan, ketidakadilan hukum, pengangguran, pendidikan dan problem masyarakat, maka pergerakan perlahan berubah menjadi birokrasi. Organisasi masih hidup. Tetapi ruh pergerakannya mati.

Akar, Batang dan Buah

Mungkin perjalanan PMII dapat dibaca dengan metafora sederhana. Akarnya adalah pesantren dan NU. Di sana PMII memperoleh tradisi keislaman, Aswaja, penghormatan terhadap ulama, tradisi keilmuan dan kebudayaan Nusantara. Batangnya adalah mahasiswa dan intelektualitas. Di kampus, PMII belajar berpikir kritis, berdialektika, membaca teori, berdebat dan menguji keyakinannya melalui pengetahuan. Cabangnya adalah pergerakan sosial dan kebangsaan. Di sana PMII berhadapan dengan realitas masyarakat. Dan buahnya adalah manusia.

Bukan sekadar manusia yang pintar. Tetapi manusia yang bertakwa, berilmu, memiliki integritas, profesional dan mempunyai keberanian untuk memperjuangkan keadilan.

Jika akarnya putus, PMII kehilangan identitas. Jika batangnya rapuh, PMII kehilangan intelektualitas. Jika cabangnya tidak tumbuh, PMII kehilangan daya gerak. Dan jika tidak menghasilkan buah, keberadaan PMII kehilangan makna sosial.

PMII di Masa Depan: Menjaga Tradisi, Melampaui Zaman

Sejarah PMII pada akhirnya bukan sekadar cerita tentang siapa yang pernah menjadi ketua umum, di mana kongres pernah dilaksanakan, atau kapan sebuah deklarasi pernah dibacakan.

Sejarah PMII adalah sejarah tentang pencarian identitas gerakan. Pada 1960, PMII mencari ruang bagi mahasiswa Nahdliyin. Pada 1972, PMII mencari kemandirian. Pada 1980-an, PMII mencari fondasi nilai. Pada 1991, PMII mencari formula hubungan baru dengan NU. Pada Reformasi, PMII mencari posisi baru dalam demokrasi.

Dan hari ini, PMII kembali menghadapi pertanyaan yang sama dalam bentuk yang berbeda, PMII hendak menjadi apa? Pertanyaan itu tidak boleh dijawab hanya oleh PB PMII. Tidak pula hanya oleh ketua cabang. Jawabannya harus ditemukan oleh seluruh kader.

Sebab masa depan PMII tidak hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di pucuk kepemimpinan. Masa depan PMII ditentukan oleh kualitas manusia yang dilahirkannya.

Jika PMII mampu melahirkan intelektual yang berakar pada tradisi Islam, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, kritis terhadap kekuasaan, berpihak kepada masyarakat dan memiliki kemampuan menawarkan solusi, maka PMII akan tetap relevan.

Tetapi jika PMII hanya menjadi mesin reproduksi jabatan, maka sejarah panjangnya hanya akan menjadi nostalgia.

Karena itu, barangkali tugas terbesar PMII pada usia lebih dari enam dekade bukanlah memperbesar organisasi.

PMII sudah besar. Tugasnya adalah memperdalam akar dan memperluas manfaat. Menjadi organisasi yang kuat secara intelektual, matang secara spiritual, berani secara politik, profesional dalam kerja dan nyata keberpihakannya kepada rakyat.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pergerakan bukan seberapa banyak kader yang pernah memakai jas almamaternya.

Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pergerakan bukan seberapa banyak kader yang pernah memakai jas almamaternya. Ukuran keberhasilan sebuah pergerakan adalah, seberapa jauh kader-kadernya mampu mengubah kenyataan. Dan di situlah sejarah PMII belum selesai. Justru baru memasuki babak yang paling menentukan.

Referensi :

1. NU Online, “Sejarah Lahirnya PMII,” 17 April 2016. Sumber ini menjelaskan akar PMII dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU, keberadaan organisasi mahasiswa NU lokal sebelum 1960, Konbes Kaliurang, musyawarah Surabaya, serta penetapan 17 April 1960 sebagai hari lahir PMII

2. Pengurus Besar PMII, “PMII dalam Catatan Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan.” Sumber ini memuat keterangan tentang 13 sponsor pendiri PMII, proses konsultasi dengan KH Idham Chalid, serta musyawarah pendirian PMII di Surabaya.

3. Muhammad Rodli Kaelani, “Hari Lahir Emas 50 Tahun PMII: Refleksi dan Visi Masa Depan,” NU Online, 20 April 2010. Tulisan ini berguna untuk melihat perkembangan PMII dari embrio Departemen Perguruan Tinggi IPNU, organisasi mahasiswa NU lokal, hingga pertumbuhan cabang PMII pada dekade awal.

4. NU Online, “Sejarah Awal Perumusan NDP PMII (1–3),” 2020. Rangkaian tulisan ini menjelaskan proses historis perumusan Nilai Dasar Pergerakan sejak Kongres 1973, Kongres VIII 1985, pembentukan tim perumus, hingga proses menuju Kongres IX 1988.

5. Fauzan Alfas, PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan. Buku ini merupakan salah satu rujukan internal yang banyak digunakan dalam penulisan sejarah PMII; sebagian substansinya juga diringkas dalam publikasi resmi PMII.

6. Mengenai Deklarasi Murnajati, sumber sejarah PMII mencatat bahwa Musyawarah Besar 14 Juli 1972 di Murnajati, Lawang, Malang, menghasilkan deklarasi independensi PMII, yang kemudian dipertegas melalui Manifest Independensi pada Kongres 1973 di Ciloto. 

7. Mengenai hubungan PMII–NU, sumber sejarah organisasi mencatat bahwa Kongres X tahun 1991 mendeklarasikan hubungan interdependensi PMII-NU, kemudian prinsip tersebut dijabarkan melalui Mukernas di Cimacan pada Desember 1991.

8. PB PMII, “Digelar September, PB PMII Resmi Launching Kongres XXI 2024 di Palembang,” 1 Mei 2024. Sumber resmi ini mendokumentasikan persiapan Kongres XXI PMII dan periode kepemimpinan Muhammad Abdullah Syukri 2021–2024. 

9. NU Online, “M Shofiyullah Cokro Terpilih Jadi Ketum PB PMII 2024–2027,” 22 Agustus 2024. Sumber ini mencatat hasil Kongres XXI PMII di Palembang dan terpilihnya Mohammad Shofiyullah Cokro sebagai Ketua Umum PB PMII periode 2024–2027.

10. PB PMII, “PMII Menangkan Indonesia, Memimpin Peradaban Dunia,” 25 Agustus 2024. Tulisan tersebut menjelaskan PMII sebagai organisasi kaderisasi dan gerakan kepemudaan serta mengaitkannya dengan cita-cita keislaman dan kebangsaan PMII.