Postingan

Kritik Harus Mencerahkan, Bukan Menghancurkan

Kasus dugaan pengeroyokan terhadap seorang aktivis di Kabupaten Lebak tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan pidana semata. Peristiwa ini menjadi cermin bahwa ruang demokrasi sedang menghadapi dua ancaman sekaligus: premanisme yang mengandalkan kekerasan dan kritik destruktif yang mengandalkan provokasi. Keduanya sama-sama berbahaya karena merusak kehidupan demokrasi yang sehat. Tidak ada ruang untuk membenarkan tindakan kekerasan. Apabila terbukti terjadi pengeroyokan, maka pelakunya harus diproses sesuai hukum. Negara tidak boleh tunduk pada cara-cara premanisme. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Segala bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP, dan penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Namun, di sisi lain, masyarakat juga perlu berani mengatakan bahwa tidak semua kritik adalah bentuk perjuangan. Kritik kehilangan nilai moral ketika berubah menjadi fitnah, provokasi,...

Mengembalikan Tentara Ke Barak

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang semakin jarang ditanyakan di republik ini, jika tentara bisa mengurus sawah, koperasi, dapur, sekolah, program sosial, pembangunan desa, hingga urusan ekonomi, lalu sebenarnya untuk apa kita membangun institusi sipil? Pertanyaan itu terdengar tidak patriotik bagi sebagian orang. Padahal justru sebaliknya. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang menempatkan seragam loreng di setiap sudut kehidupan, melainkan negara yang memiliki lembaga sipil yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Belakangan ini, kita seperti sedang menyaksikan sebuah ironi besar. Ketika birokrasi sipil dianggap lamban, solusinya bukan memperbaiki birokrasi. Ketika kementerian dianggap tidak efektif, solusinya bukan membenahi kementerian. Ketika pemerintah daerah dianggap lemah, solusinya bukan memperkuat pemerintah daerah. Solusinya selalu sama, yaitu panggil tentara. Seolah-olah republik ini sedang mengakui kegagalannya sendiri. Seolah-olah setiap kali negara menghadapi ma...

Ketika Suku Bunga Naik, Siapa yang Sebenarnya Membayar Tagihannya?

Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga. Di ruang-ruang rapat para ekonom, kebijakan ini disebut sebagai langkah menjaga stabilitas. Di layar televisi, para pejabat menjelaskan bahwa ini diperlukan untuk mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah. Semua terdengar ilmiah, teknokratis, dan meyakinkan. Namun bagi rakyat biasa, suku bunga bukan grafik, bukan statistik, dan bukan presentasi power point. Suku bunga adalah cicilan yang membengkak, modal usaha yang semakin mahal, dan mimpi memiliki rumah yang semakin menjauh. Kenaikan suku bunga sering dipuji sebagai obat bagi perekonomian. Masalahnya, seperti banyak obat lainnya, yang merasakan efek samping paling keras justru pasien yang paling lemah. Ketika rupiah melemah, resep yang keluar adalah menaikkan suku bunga. Ketika inflasi mengancam, resepnya tetap menaikkan suku bunga. Seolah-olah seluruh persoalan ekonomi Indonesia bisa diselesaikan dengan satu tombol yang sama. Yang jarang dibicarakan adalah siapa yang harus memb...

Ketika Pertamax Naik, yang Terbakar Bukan Hanya Tangki Kendaraan

Setiap kali harga BBM naik, selalu ada kalimat yang berulang di ruang-ruang kekuasaan "Yang naik hanya Pertamax. Tidak perlu panik." Kalimat itu terdengar menenangkan. Tetapi bagi masyarakat yang hidup di dunia nyata, ekonomi tidak bekerja sesederhana konferensi pers. Sebab ketika Pertamax naik, yang terdampak bukan hanya pemilik mobil pribadi. Yang ikut menanggung beban adalah pedagang sayur di pasar, buruh harian, pengemudi ojek, pelaku UMKM, hingga ibu rumah tangga yang setiap hari berhadapan dengan harga kebutuhan pokok. Masalahnya bukan pada jenis BBM yang naik. Masalahnya adalah efek berantai yang ditimbulkannya. Indonesia adalah negara yang bergantung pada transportasi darat untuk menggerakkan roda ekonominya. Ketika biaya bahan bakar meningkat, biaya distribusi ikut naik. Ketika biaya distribusi naik, harga barang ikut terdorong naik. Dan ketika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat tetap, yang terjadi adalah penurunan daya beli. Di titik inilah masyarakat...

Korupsi Tidak Lahir dari Perut Kosong, Tapi dari Nafsu yang Tak Pernah Kenyang

Ada kebohongan yang sering kita telan diam-diam. Orang korup karena kurang uang. Padahal berkali-kali kenyataan menampar logika itu. Banyak yang tertangkap korupsi bukan orang kelaparan, bukan pengangguran, bukan orang yang bingung besok makan apa. Mereka sudah punya rumah mewah, mobil berderet, jabatan tinggi, fasilitas negara, bahkan dihormati masyarakat. Namun tangan mereka masih saja menjulur ke uang yang bukan miliknya. Berarti persoalannya bukan kekurangan harta. Persoalannya adalah ketamakan. Psikologi menjelaskan bahwa manusia cepat bosan dengan kenikmatan. Hari ini merasa cukup, besok ingin lebih. Setelah mencapai puncak tertentu, yang dicari bukan lagi kebutuhan, tetapi sensasi kemenangan dan kekuasaan. Uang tidak lagi dipakai untuk hidup. Uang dipakai untuk membuktikan bahwa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Islam sudah lebih dahulu mengingatkan soal penyakit ini. Nafsu manusia bisa tumbuh tanpa batas. Sebab yang lapar bukan perutnya, melainkan hatinya. Ironisnya, semaki...