Banten: Sejarah Yang Berulang, Islam Yang Terus Dijinakan Kekuasaan

Banten hari ini sering dibicarakan sebagai provinsi yang katanya religius, daerah santri, dan tanah para wali. Akan tetapi dibalik citra itu semua, realitas sosial-politik Banten banyak menyimpan ironi yang hampir sempurna. Seperti ketimpangan ekonomi yang akut, oligarki politik lokal, perampasan ruang hidup, dan agama yang dipelihara sebagai simbol, bukan sebagai etika untuk membebaskan manusia. Ironi bukan kebetulan sejarah. Itu semua adalah pengulangan pola lama yang telah terjadi sejak runtuhnya Kesultanan Banten.

Membaca sejarah pembangunan kesultanan Banten dengan perspektif teologi Islam jusrtu memperlihatkan satu benang merah yang mengganggu kepada kita semua. Yaitu setiap kali Islam dipisahkan dari keberpihakan kepada rakyat, ia selalu dijadikan alat legitimasi kekuasaan yang menindas.

Sejarah resmi mencatat bahwa Kesultanan Banten runtuh karena intervensi VOC. Akan tetapi sejarah kritis ini menunjukan sesuatu yang lebih pahit kepada kita. Yaitu segala bentuk kolonialisme tidak mungkin menang tanpa adanya kolaborasi elite lokal. Contohnya seperti Sultan Haji yang bukan hanya sekedar tokoh sejarah, ia adalah arketipe penguasa yang mengorbankan rakyat demi stabilitas kekuasaan personal. Dan yang perlu kita semua garis bawahi, bahwa pola ini tidak akan pernah benar-benar hilang.

Dalam politik Banten masa kontemporer, kita semua menyaksikan bagaimana oligarki lokal menguasai sumber daya, mengendalikan birokrasi, sampai memonopoli akses politik. Akibatnya, demokrasi prosedural berjalan, namun substansinya kosong. Kekuasaan hanya berputar di lingkungan sempit, sementara rakyat hanya dijadikan objek mobilisasi lima tahunan. Ini bukan penyimpangan dari sejarah Banten, melainkan sebuah kelanjutan sejarah gelap Banten.

Banten hari ini hanya dijadikan sarat simbol islam. Masjid megah, banyak gelar religius, ritual publik, pesantren banyak, dan jargon moral saja. Namun faktanya, disaat yang bersamaan banyak petani yang kehilangan tanahnya, para nelayan tersingkir oleh proyek industri dan reklamasi, dan buruh hidup dalam upah yang tidak manusiawi. Masalahnya bukan kurangnya pemahaman agama, melainkan agama telah dijinakan dan di hilangkan daya kritisnya.

Dalam perspektif teologi islam menolak keras kondisi seperti ini. Dalam pandangan Islam, tauhid bukan sekedar pengakuan verbal, tapi sebuah penolakan terhadap segala bentuk penindasan. Dan ketika penguasa sering tampil religius di tengah ketimpangan struktural dan membiarkannya, maka itu adalah pengkhianatan etis. Bukan lagi sebuah keshalehan.

Kondisi tersebut sama persis sperti di masa Sultan Haji. Islam dipertahankan sebagai simbol, sementara itu keadilan sosial dikorbankan.

Kalau kita lihat, narasi pembanguna di Banten hari ini terdengar sangat modern sekali. Seperti investasi, kawasan industri, pembangunan infrastruktur dan sebaginya. Namun logika dasarnya tetap sama seperti masa akhir kesultanan. Melakukan akumulasi di tangan elite, sedangkan beban posisinya selalu di pundak rakyat.

Pembangunannya berjalan tanpa partisipasi masyarakat. Kemudian ruang hidup dirampas atas nama pertumbuhan ekonomi. Dan yang lebih kejamnya lagi, Negara yang seharusnya melindungi berubah menjadi jembatan kepentingan modal.

Dalam perspektif Islam, ini adalah bentuk kedzaliman struktural. Pembangunan yang mencabut rakyat dari tanahnya, memiskinkan nelayan, dan menyingkirkan rakyatnya adalah haram secara etis, betapapus sahnya secara hukum.

Seharusnya, sejarah Banten sudah memberi kita pelajaran. Bahwa, ketika Negara lebih setia kepada modal dari pada rakyatnya, maka kehancuran sosial tinggal menunggu waktu.

Pada masa kolonial, ulama Banten memilih berdiri diluar istana dan melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan. Sedangkan hari ini banyak elite agama justru nyaman berada di sekitar kekuasaan. Mereka hadir dalam seremoni, memberi legitimasi moral, akan tetapi absen dalam pembelaan terhadap korban pembangunan. Sikap tersebut dalam teologi islam pembebasan adalah kolaborasi pasif dengan kedzaliman.

Karena, diam di hadapan ketidakadilan itu bukan netralitas, tetapi berpihak kepada para penindas. Sejarah ulama Banten seharusnya menjadi cerminan untuk kita semua bahwa Islam kehilangan maknanya ketika para ulama dan santri kehilangan keberanian politik.

Banten hari ini memang sudah tidak lagi berbentuk kesultanan. Akan tetapi transformasi ke bentuk negara ini tentunya tidak otomatis menghadirkan keadilan. Karena, demokrasi tanpa pembebasan ekonomi dan sosial hanyalah sebuah ritual politik semata.

Dalam pandangan telogi islam, pandangan ini menuntut lebih dari sekedar pemilu. Ia menuntut terhadap distribusi sumber daya yang adil, keberpihakan kepada kelompok rentan, pembongkaran oligarki, dan keberanian moral untuk melawan ketidakadilan struktural. Tanpa itu semua, demokrasi hanya akan menjadi sebuah topeng baru dari penindasan lama.

Di dalam sejarah Kesultanan Banten mengajarkan satu hal yang sangat jelas. Bahwa Islam kehilangan daya pembebasannya setia kali ia diperalat oleh kekuasaan. Dan sebaliknya, islam kembali menemukan ruhnya setiap kali dia berpihak pada rakyat.

Banten hari ini sedang berdiri di persimpangan yang sama seberti berabad-abad lalu. Pertanyaannya sederhana, apakah kelompok muslim dalam hal ini kiyai-kiyai, santri, mahasiswa islam, cendekiawan muslim, dan santri organik akan kembali dijinakan oleh penguasa dan dijadikan ornamen kekuasaan, atau menjadi sebuah etika perlawanan?

Jika sejarah Banten terus berulang, itu bukan karena takdir, itu semua karena kita menolak untuk belajar darinya. Dan satu hal yang perlu kita semua catat, dalam konteks ini, memilih diam bukanlah sebuah pilihan netral. Tetapi sebuah keputusan politik.

Catatan referensi :

1. Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888, LP3ES.

2. Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Gramedia.

3. Anthony Reid, Southeast in the Age of Commerce, Yale University Press.

4. Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, Kencana.

5. Asghar Ali Engineer, Islam and Leberation Theology, Sterling Publishers.

6. Farid Esack, Qur’an, Liberation and Pluralism, Oneworld.

7. Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, Mizan