Mengembalikan Tentara Ke Barak

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang semakin jarang ditanyakan di republik ini, jika tentara bisa mengurus sawah, koperasi, dapur, sekolah, program sosial, pembangunan desa, hingga urusan ekonomi, lalu sebenarnya untuk apa kita membangun institusi sipil?

Pertanyaan itu terdengar tidak patriotik bagi sebagian orang. Padahal justru sebaliknya. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang menempatkan seragam loreng di setiap sudut kehidupan, melainkan negara yang memiliki lembaga sipil yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri.

Belakangan ini, kita seperti sedang menyaksikan sebuah ironi besar. Ketika birokrasi sipil dianggap lamban, solusinya bukan memperbaiki birokrasi. Ketika kementerian dianggap tidak efektif, solusinya bukan membenahi kementerian. Ketika pemerintah daerah dianggap lemah, solusinya bukan memperkuat pemerintah daerah. Solusinya selalu sama, yaitu panggil tentara.

Seolah-olah republik ini sedang mengakui kegagalannya sendiri. Seolah-olah setiap kali negara menghadapi masalah, jawabannya bukan reformasi, melainkan komando.

Lama-kelamaan, tentara tidak lagi diposisikan sebagai alat pertahanan negara, tetapi sebagai "obat serba bisa" bagi semua penyakit pemerintahan. Jika harga pangan naik, tentara. Jika desa perlu dibangun, tentara. Jika koperasi perlu dibentuk, tentara. Mungkin suatu hari nanti jika cinta rakyat kepada pemerintah menurun, solusinya juga tentara.

Padahal sejarah telah mengajarkan bahwa militer yang terlalu jauh masuk ke ruang sipil bukan tanda kekuatan demokrasi, melainkan gejala ketidakpercayaan negara terhadap kemampuan rakyatnya sendiri.

Kita tentu menghormati tentara. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap pengorbanan para prajurit yang menjaga kedaulatan negeri. Namun justru karena penghormatan itulah, tentara seharusnya tidak dibebani tugas yang bukan tugasnya.

Tentara dilatih untuk menghadapi ancaman pertahanan. Mereka dididik untuk memenangkan peperangan, menjaga wilayah negara, dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Mereka bukan dirancang untuk menjadi pengganti aparatur sipil, penyuluh ekonomi, manajer koperasi, atau administrator pembangunan.

Menempatkan tentara di semua sektor bukan hanya merugikan demokrasi. Itu juga merugikan tentara sendiri. Sebab institusi yang profesional adalah institusi yang fokus pada mandatnya.

Sayangnya, kita tampak sedang bergerak ke arah yang berbeda. Demokrasi perlahan diukur bukan dari seberapa kuat partisipasi warga negara, tetapi dari seberapa luas jangkauan komando. Kritik dianggap gangguan. Perbedaan pendapat dipandang sebagai hambatan. Dan seragam perlahan menjadi simbol solusi bagi semua persoalan.

Padahal republik ini lahir bukan untuk diperintah oleh ketakutan, melainkan oleh pemikiran.

Kita tidak membutuhkan negara yang setiap masalahnya diselesaikan dengan pendekatan keamanan. Kita membutuhkan negara yang berani mempercayai rakyat sipilnya sendiri. Sebab petani tidak membutuhkan komandan untuk menanam padi. Guru tidak membutuhkan senapan untuk mengajar. Mahasiswa tidak membutuhkan barisan pasukan untuk berpikir kritis. Dan koperasi tidak akan menjadi kuat hanya karena diresmikan oleh orang yang terbiasa memberi hormat.

Demokrasi yang dewasa bukanlah demokrasi yang menempatkan tentara di mana-mana. Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang tahu kapan harus berkata terima kasih atas pengabdianmu, kini kembalilah menjalankan tugas muliamu.

Karena barak bukanlah tempat pembuangan bagi tentara. Barak adalah rumah profesionalisme mereka.

Dan justru ketika tentara kembali ke barak, republik kembali pada rel yang benar. Sipil mengelola negara, militer menjaga negara.

Sesederhana itu. Namun tampaknya, di negeri yang semakin gemar menyelesaikan segala sesuatu dengan komando, kesederhanaan telah menjadi gagasan yang radikal.